A. JUDUL
DAMPAK
KEBIJAKAN KENAIKAN BBM BAGI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
B. LATAR BELAKANG
Indonesia
merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi, akan tetapi lumbung minyak
di tanah air ini banyak dikelola oleh perusahaan asing. Pertamina sebagai
jargon BUMN dalam pengelolaan minyak bumi hanya sebagai pajangan dan Pemerintah
lebih bernafsu memberikan izin pengelolaan kepada perusahaan asing. Kondisi ini
jelas berseberangan dengan konsep welfarestate (negara kesejahteraan). Jadi
wajar penolakan di berbagai daerah bukti peringatan keberlangsungan Kabinet
Indonesia Bersatu Jilid II. Demontrasi dan kecaman menjelang kenaikan harga BBM
wujud ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang tidak populis.
Dalam
KBBI kata “anomali” berarti ketidaknormalan; penyimpangan dari normal;
kelainan. Terkait kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, melihat adanya
ketidaknormalan dalam mengeluarkan kebijakan a quo. Apapun hasil voting DPR
tadi malam, setidaknya ada empat ketidaknormalan seputar kebijakan yang tidak
populis yang hanya berfikir instan tanpa melihat penderitaan yang akan dialami
oleh masyarakat. Pertama, jika kenaikan harga minyak dunia menjadi alasan
pemerintah tidak sanggup membayar subsidi BBM yang telah dicanangkan APBN
merupakan suatu pemikiran sesat. Apabila harga BBM tidak dinaikan sebenarnya
dana subsidi yang ada di APBN tidak akan jebol karena pendapatan negara dari
sektor minyak dan gas (migas), seperti pajak penghasilan (PPh) migas dan
penerimaan negara dari sumber daya alam (SDA) minyak bumi masih mencukupi.
Ditambah dengan penerimaan lain seperti pajak perdagangan internasional sebesar
Rp 4 triliun dan hasil penghematan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 18
triliun dan penerimaan lainnya (kompas.com). Jika penerimaan negara benar-benar
masuk ke kas negara tanpa “dibelokan” ke kas pejabat dan elit-elit politik,
sudah lebih dari cukup untuk membiayai subsidi BBM sehingga kenaikan harga BBM
tidak perlu terjadi.
Kedua
kekeliruan penghitungan subsidi BBM. Berdasarkan kajian Indonesia Corruption
Watch (ICW) ditemukan ketidakwajaran dalam perhitungan subsidi BBM yang
dilakukan pemerintah sebagai basic argument untuk menaikkan harga BBM.
Berdasarkan harga patokan MOPS (Mean Oil Platt Singapore) yang didapat dari
publikasi harga rerata tahun sebelumnya, jika harga BBM premium dan
solar
tidak
naik (tetap Rp 4.500 per liter), total beban subsidi BBM dan LPG adalah sebesar
Rp 148,034. Akan tetapi penghitungan pemerintah cenderung naik sehingga ada
alasan untuk menaikkan harga BMM yaitu beban subsidi BBM dan LPG mencapai Rp
178 triliun. Artinya ada selisih Rp 30 triliun dari asumsi pemerintah. Begitu
juga jika BBM premium dan solar dinaikkan menjadi Rp 6.000 per liter, total
subsidi pemerintah hanya sebesar Rp 68,104 triliun. Sementara pemerintah
mengatakan (RAPBN Perubahan 2012) beban subsidi menjadi Rp 111,74 triliun.
Menjadi tanda tanya bagi masyarakat adalah dengan parameter asumsi dan metode
yang sama kenapa hasil perhitungannya berbeda? Mungkin ada udang dibalik batu
terkait ketidakwajaran kebijakan menaikkan harga BBM.
Ketiga
kenaikan harga BBM justru semakin mensengsarakan rakyat. Belajar dari kenaikan
BBM tahun 2005 dan 2008 justru menimbulkan polemik dan kesengsaraan dalam
masyarakat. Akan tetapi Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan hal yang
kontaradiktif dengan kondisi yang dialami masyarakat bahwa harga kebutuhan
pokok stabil bahkan beberapa bahan pokok mengalami penurunan terutama beras,
gula naik sedikit begitu pula dengan minyak goreng dan harga-harga lainya masih
dalam batas wajar (republika.co.id 28/3/2012). Aneh bin ajaib, pernyataan ini
sungguh jauh dari normal dan hanya mementingkan kepentingan pejabat saja tanpa
melihat rakyatnya menjerit akibat kebijakan sesat ini. Kenaikan BBM juga akan
meningkatkan laju inflasi. Berdasarkan keterangan Deputi Bidang Statistik,
Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Djamal bahwa Kenaikan harga BBM
bersubsidi sebesar Rp1.500 per liter bakal menyumbang inflasi hingga 3%.
Memandang kenaikan harga BBM justru berdampak pada peningkatan harga-harga
sehingga mendorong laju inflasi pada level yang cukup tinggi yang dapat memicu
gejolak sosial di masyarakat serta meningkatkan jumlah masyarakat miskin akibat
daya beli masyarakat makin merosot.
Jumlah
masyarakat miskin yang diakui pemerintah per maret 2011 sebanyak 30,2 juta
jiwa, jika kita menggunakan data penerima Raskin berjumlah diatas 70 juta
apalagi kita gunakan data Worl Bank masih diatas 100 juta. Berkaitan dengan
program instan pemerintah dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
(BLSM) hanya sebagai “pelepas dahaga sesat” karena nilai, cakupan dan masa
pemberiannya sangat terbatas sehingga tidak dapat meredam dampak kenaikan harga
BBM. Belajar dari kisruh Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah
direalisasikan SBY disamping menimbulkan chaos ditengah-tengah masyarakat juga
tidak dapat mengurangi angka kemiskinan dan beban hidup masyarakat. Contoh saja
kenaikan harga BBM tahun 2005 mengakibatkan menambah 16% orang miskin. Jika
regulasi ini tetap dimuluskan maka kejadian serupa akan terjadi dan angka
kemiskinan semakin melonjak.
Keempat
kenaikan harga BBM akan menguntungkan perusahaan asing. Dalam pradigma
neoliberalisme, subsidi BBM harus segera dihapuskan karena akan menjadi beban
negara. Pada pertemuan anggota G20 di Gyeongju, Korea Selatan terus mendorong
negara-negara anggota untuk menghilangkan subsidi karena dinilai tidak efisien.
Langkah-langkah neoliberalisme ini seakan-akan di patuhi oleh Pemerintah untuk
membukan “kran” seluas-luasnya untuk perusahan asing. Sebut saja UU 22 Tahun
2001 Tentang Migas, UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan kebijakan
lainya. Begitu juga pengelolaan SDA yang diprioritaskan kepada perusahaan
asing. Regulasi kenaikan harga BBM ini tentunya akan dinikmati oleh perusahaan
asing.
C. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan
rumusan masalah diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang terjadi
akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Diantaranya adalah:
1. Apakah yang menjadi acuan pemerintah untuk
meningkatkan harga BBM di Indonesia?
2. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi
perekonomian rakyat Indonesia?
3. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi
sosial rakyat Indonesia?
4. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi politik
rakyat Indonesia?
5. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi
pendidikan rakyat Indonesia?
6. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi
kesehatan rakyat Indonesia?
7. Kebijakan apa yang harus diambil pemerintah agar
kenaikan BBM tidak menjadikan rakyatnya semakin miskin/ menderita?
D. PEMBAHASAN
Berdasarkan
rumusan masalah diatas dapat di paparkan melalui jawaban dibawah ini:
1.
Apakah yang menjadi acuan pemerintah untuk meningkatkan harga BBM di Indonesia?
Duduk permasalahan terkait rencana kenaikan harga BBM
ini sudah cukup jelas, yaitu terus meningkatnya harga minyak internasional.
Asumsi harga minyak pada UU APBN 2012 adalah USD 90/barel, sementara harga WTIcrude oil per
27 Maret kemarin sudah melonjak hingga sekitar USD 107/barel. Hal ini berdampak
pada peningkatan beban untuk subsidi pada fostur APBN, yang menurut pemerintah,
dapat meningkatkan defisit anggaran sebesar 1% dari 2.2% menjadi 3.2%. Tentunya
hal ini akan berdampak pada peningkatan dana tambahan untuk menambal defisit
tersebut, yang pastinya akan dibiayai oleh utang. Terkait kenaikan harga minyak
dunia tersebut, pada pembahasan APBN-P 2012 pemerintah juga hendak menaikkan
asumsi harga minyak menjadi USD 105/barel.
2.
Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi perekonomian rakyat Indonesia?
Ketika
kebijakan sudah diambil, maka akan mempengarui beberapa aspek di dalamnya,
meskipun hanya sedikit. Akan tetapi perekonomian rakyat Indonesia yang
tergolong di dominasi menengah kebawah, akan merasakan pengaruh yang sangat
tinngi. Dimana BBM merupakan salah satu banah utama untuk mata pencaharian
mereka, jika BBM naik maka sejumlah barang- barang kebutuhan pokok pun juga
akan meningkat.
Dari
sektor ekonomi masyarakat, akan berdampak pada menurunya daya beli masyarakat
karena kenaikan harga BBM maka akan dibarengi dengan kenaikan tarif listrik,
transportasi dan berbagai jenis produk. Golongan masyarakat yang paling terkena
dampaknya adalah masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah dalam memberikan
bantuan langsung tunai sangat bermanfaat bagi golongan ini. Setidaknya
dalam jangka pendek ekonomi mereka dapat terbantu. Selanjutnya anggaran
tersebut harus mampu dipergunakan dalam meningkatkan ekonomi mikro. Kegiatan
perdagangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri perlu ditingkatkan dan
dipenuhi sehingga mengurangi impor, kemudian jika bisa produk kita di ekspor ke
negara lain. Janganlah kita menjadi ketergantungan dengan barang impor terus.
3.
Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi sosial rakyat Indonesia?
Kemudian
terkait dengan dampak sosial adalah adanya anggapan bahwa Pemerintah hanya
mementingkan kepentingan kelompok asing dan golongan kaya yang hanya mencari
keuntungan bahkan aspek sosial yang selama ini terabaikan seperti fasilitas
jalan raya yang banyak berlubang, bangunan sekolah banyak yang rusak, belum
lagi persoalan sampah yang menumpuk tidak dikelola mengancam kesehatan.
Lambannya peran Pemerintah mengatasi aspek sosial ini akan menyulitkan
pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan dibuat sehingga nantinya akan
menjadi tidak optimal secara keseluruhannya. Ditinjau secara menyeluruh bahwa
kehidupan masyarakat di kota dan daerah berbeda sehingga peran Pemerintah Pusat
dan Daerah diharapkan dapat bersinergi dengan kondisi sosial yang nampak saat
ini.
4.
Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi politik rakyat Indonesia?
Dalam
kehidupan politik yang sedang berkembang di masyarakat saat ini dilihat sebagai
proses berjalannya demokrasi yang pluralis dengan beragamnya budaya dan suku
telah membuat proses demokrasi di Indonesia dinilai sebagai suatu keberhasilan,
namun masih terkendala dengan akses informasi yang memadai dan transparansi
kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah masih kurang memuaskan karena begitu
banyaknya pejabat di Pemerintahan yang terjerat perkara hukum seperti korupsi, suap,
dan kasus pidana lainnya. Pendapat publik terhadap kebijakan Pemerintah di DPR
juga masih kurang memuaskan dengan masih banyaknya skandal anggota dewan yang
terkait dengan korupsi, suap, bahkan opini publik banyak juga yang memberikan
anggapan bahwa lembaga ini seolah tidak mewakili kepentingan rakyat tetapi
telah menjadi mesin politik partai untuk meraih simpati rakyat guna pemilu
selanjutnya namun tidak sedikit pula anggapan yang menilai bahwa anggota DPR
adalah orang-orang yang cerdas, berintegritas dan akuntabel yang akan menjadi
‘pioneer’ untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan Negara
Indonesia.
5.
Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi pendidikan rakyat Indonesia?
Biaya
pendidikan terutama pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi akan semakin
meningkat. Jangkauan masyarakat ekonomi rendah akan sulit untuk melanjutkan
pendidikan karena terbatasnya pendapatan dan harga yang semakin tidak
terjangkau. Fasilitas sekolah yang terbatas dan bangunan yang rusak juga masih
banyak. Belum lagi di beberapa daerah jumlah sekolah tidak sebanding dengan
jumlah penduduknya. Kebijakan pemerintah dengan memberikan dana BOS adalah
sudah tepat. Subsidi BBM dapat juga perlu diprioritaskan pada pembangunan
sekolah, fasilitas sekolah dan beasiswa pendidikan tinggi bagi anak yang
berprestasi. SDM berpendidikan adalah investasi bangsa Indonesia kedepannya.
Pemerintah
semestinya menyiapkan perencanaan jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya
manusia sehingga bisa di latih mencapai tujuan tertentu. Seperti contohnya
kalau ingin membuat mobil maka kirimlah orang dalam jumlah tertentu untuk
belajar ke Negara maju. Selanjutnya setelah selesai pendidikan mereka diberikan
fasilitas untuk mengembangkan kemampuanya hingga mampu membuat pabrik sendiri.
Dengan demikian maka tidak akan rugi mengirim orang belajar. Kenyataanya dari
tahun 1970, program beasiswa seperti ini tidak jelas alurnya sehingga tenaga
ahli yang sudah datang tidak diberdayakan dengan baik.
6.
Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi kesehatan rakyat Indonesia?
Sektor
kesehatan akan terkena dampaknya dimana biaya kesehatan yang meningkat
menyebabkan jangkauan layanan kesehatan menjadi sulit. Ekonomi masyarakat yang
rendah biasanya berhubungan dengan kondisi sanitasi lingkungan yang tidak
sehat. Meningkatnya kejadian gizi kurang dan gizi buruk akibat terbatasnya
pendapatan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah selain hanya memberikan
jaminan kesehatan masyarakat juga memberikan pembinaan kesehatan pada
masyarakat. Peranan puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat harus
dikembalikan peranan utamanya dala upaya pencegahan penyakit. Merevitalisasi
program posyandu dalam membina kesehatan masyarakat dan mendeteksi secara dini
tumbuh kembang anak.
7.
Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi pendidikan rakyat Indonesia?
Dampak
dari kenaikan BBM melalui kebijakan Pemerintah yang telah diantisipasi lebih
dulu selain aspek sosial dan ekonomi juga dalam aspek politik yang dinilai akan
menjadi pemicu aksi demonstrasi dari kalangan Mahasiswa, Lembaga Swadaya
Masyarakat, bahkan dari kalangan pengamat ekonomi dan politik di berbagai
tingkat masyarakat juga di lembaga dewan wakil rakyat. Dalam hal ini Pemerintah
telah lebih dulu memberikan perhatiannya dengan penjelasan beserta alasan
mengenai rencana kenaikan BBM pada 1 April 2012 nanti, bahwa kenaikan BBM ini
terkait dengan situasi global tepatnya kian memanasnya konflik politik di Timur
Tengah antara Amerika Serikat, Israel dan sekutunya terhadap Republik Islam
Iran sehingga lalu lintas perdagangan minyak dikawasan tersebut tepatnya selat
Hormuz ditutup telah membuat harga minyak dunia naik. Pemerintah telah
mensinyalir akan adanya penolakan dari berbagai lapisan masyarakat perihal
kenaikan BBM ini dan mempersilahkan melakukan aksi penolakan namun himbauan
Pemerintah agar tetap menjaga ketertiban dan tidak mengganggu kepentingan umum
seperti perusakan bahkan tindakan anarkis lainnya yang dapat menciderai
kehidupan demokrasi.
Partai
Demokrat yang saat ini sedang menjadi partai Pemerintah mengkhawatirkan adanya
aksi unjuk rasa terkait masalah kenaikan BBM ini akan menjadi pemicu untuk
menggulingkan SBY-Boediono dengan cara-cara inkonstitusional namun begitu
berbagai kalangan nampaknya tidak akan menggunakan isu kenaikan BBM ini sebagai
isu politik yang justru eskalasi penolakannya akan lebih berbahaya dibandingkan
isu kenaikan BBM. Padahal seharusnya Pemerintah dapat lebih mengedapankan
opsi-opsi bagi kepentingan rakyat secara luas sehingga tidak menimbulkan
pro-kontra diberbagai tingkatan masyarakat, karena kebutuhan hidup masyarakat
saat ini saja sudah sulit ditambah akan naiknya harga BBM maka rakyat yang
miskin akan tambah miskin dan rakyat yang kaya akan tetap kaya.
Indonesia
memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan bahan bakar
seharusnya Pemerintah fokus pada bagaimana mengembangkan potensi sumber daya
alam tersebut sehingga persediaan energi dapat terbarukan dan dapat menyerap
lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Selama ini Pemerintah hanya fokus pada
politik ditingkat pusat dengan isu demokrasi berkeadilan tetapi selama itu pula
proses hukum di negeri ini banyak yang terabaikan dan pembangunan infrastruktur
yang tidak optimal. Seolah kebijakan yang dibuat hanya untuk formalitas sebagai
pembuat kebijakan yang hasil akhirnya justru soal berapa banyak perolehan hasil
pemilu mendatang untuk mempertahankan suara pemilihan atau mungkin juga soal
kebijakan ekonomi yang pro kepada pihak asing sehingga aspek sosial dan ekonomi
rakyat menjadi terabaikan, terakhir ini terkait isu paham neo-liberal yang
telah banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak sebagai kapitalisme gaya baru
dengan pasar bebasnya yang masih tetap mengabaikan kemiskinan dan pengangguran
juga krisis ekonomi yang hanya dinilai sebagai komplemen dalam paham ekonomi
kapitalisme.
Aspek
hukum yang saat ini menjadi kontroversi mengenai soal Peraturan Mahkamah Agung
(Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan
(Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP khususnya kenaikan nilai denda yang
tercantum dalam Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penipuan ringan), 379
(penggelapan ringan), 384, 407, dan 482 KUHP yakni sebesar Rp250 menjadi Rp2,5
juta atau mengalami kenaikan sebesar 10.000 kali lipat. Tetapi ini tidak
terkait dengan perihal kenaikan BBM namun cukup menjadi perhatian di kalangan
praktisi hukum yang menilai Perma ini terlalu terburu-buru sehingga dikuatirkan
akan menimbulkan masalah baru.
Selain
hal diatas, pemerintah juga dapat melakukan perbaikan- perbaikan seperti:
Pertama memperbaiki fasilitas transportasi umum. Mayoritas masyarakat
Indonesia menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan aktivitasnya. Hal
ini tak pelak mengakibatkan konsumsi BBM melonjak. Pengurangan penggunaan
kendaraan pribadi akan mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. Namun,
sayangnya hingga saat ini tidak ada transportasi umum yang cukup nyaman
sehingga masyarakat beralih ke kendaraan pribadi. Mudahnya memperoleh kendaraan
dan pajak barah mewah yang murah menjadikan para pejabat atau masyarakat menengah
ke atas untuk memiliki kendaraan pribadi. Perlunya pengaturan kendaraan pribadi
seperti di Jepang dapat mengurangi pemakaian BBM dan sarana angkutan umum dapat
menjadi pilihan masyarakat.
Kedua
Pemerintah harus melakukan efisiensi pada berbagai lini/pos pengguna APBN
terutama biaya operasional dan belanja negara serta sarana prasarana pejabat
yang dinilai terlalu mewah.
Ketiga
menekan penguasaan migas oleh asing dan mengembalikannya ke dalam pengelolaan
negara sesuai dengan amanatkan pasal 3 ayat (3) UUD 1945. Saat ini pihak asing
sudah mengendalikan produksi dan penjualan minyak dari hulu hingga hilir,
setidaknya 89% migas dikuasai oleh asing (Tribun Jabar, 24/3/2012). Kondisi ini
diperparah dengan izin pengelolaan sumur-sumur minyak seperti Blok cepu
yang dikendalikan oleh Exxon Mobil selama 30 tahun kedepan. Begitu juga sumur
minyak yang tersebar di tanah air hampir semuanya dikendalikan oleh asing.
Walupun dulu mantan Dirut Pertamina Wydia Purnama pernah menentang kepemilikan
asing dan mengatakan pertamina sanggup untuk mengelolanya namun naluri
pemerintah untuk menggadaikan asset negara ini pada asing semakin kuat alhasil
Wydia Purnama “disingkirkan” dari posisinya karena dinilai tidak mendukung
kebijakan pemerintah.
Jika
minyak bumi dikelola oleh BUMN maka keuntungan akan lebih dirasakan oleh
masyarakat. Pengelolaan yang dominan oleh asing menandakan negara gagal dalam
memanfaatkan SDA yang ada. Kenaikan harga BMM jelas tidak mensejahterakan
rakyat, seharusnya pemerintah memikirkan solusi cerdas seperti negara penghasil
minyak lainnya yang mengelola minyaknya dengan baik dan menjualnya lebih murah
di dalam negeri. Sebut saja harga bensin di Arab Saudi Rp 1.068,Bahrain
Rp 2.403, Kuwait Rp 1.689, Iran Rp 979, Mesir Rp 2.848, Nigeria Rp 890, Qatar Rp.
1.958, Turmekistan Rp 750, bahkan Venezuela menjual hanya Rp 495. Bayangkan
negara penghasil minyak sendiri tapi harga BBM melambung tidak sesuai dengan
ekonomi masyarakat,
Keempat
hal penting yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan upaya pemberantasan
KKN. Praktek KKN sudah menjadi penyakit yang akut. Survei TII tahun 2011
menempatkan Indonesia negara terkorup ke 4 di dunia. Sungguh prestasi yang
menyakitkan, oleh karena itu sudah saatnya hukuman mati dan pemiskinan bagi
koruptor tanpa tanpa tebang pilih. Jika KKN di negeri yang kaya akan SDA ini
teratasi penulis yakin masyakat akan sejahtera dan tidak akan ada gelombang
penolakan terhadap kebijakan pemerintah.
8. SIMPULAN DAN
SARAN
Dari
penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, kebijakan pemerintah dalam
menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang positif, karena dapat meningkatkan
infrastuktur, perekonomian rakyat, penjaminan kesehatan, pendidikan rakyat.
Inilah yang menjadi PR penting bagi pemerintah dalam upaya peningkatan kesejah
teraan rakyat Indonesia, melalui pengawasan-pengawasan yang ketat terhadap
oknum-oknum yang dipilih rakyat untuk duduk dikursi pemerintahan.
Akan
tetapi hal ini bisa menjadi negative minimnya informassi masyarakat
terkait tujuan pemerintah mengambil kebijakan tersebut, dan masih
banyaknya ppihak yang pro dan kontra terhadap pengambilan keputusan tersebut.
Hal ini yang akan menjadikan kerusuhan dan kekacauan di lingkungan social,
politik bahkan dari pendidikanpun juga akan berpengaruh.
Dalam
mengatasi kenaikan harga BBM pemerintah pasti memiliki tujuan yang akan
meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka sebagai masyarakat harus mendukung
penuh terhadap rencana-rencana yang dilakukan oleh pemerintah. Dan pemerintah
juga harus lebih tanggap dalam menghadapi masalah yang ada di dalam negeri
khususnya, sehingga masyarakat aman, tenteram, makmur dan berbhineka tunggal
ika.
DAFTAR PUSTAKA
http://ikkaikko.wordpress.com/tugas-kuliah/116-2/